Palopo – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Palopo kembali mencuat.
Tahun ini, sebanyak 17 siswa tidak tertampung di SMPN 1 Palopo akibat keterbatasan jumlah rombongan belajar (rombel).
Wacana merger antara SMPN 1 dan SMPN 7 pun mencuat sebagai solusi konkret, mengingat kedua sekolah ini berlokasi berdekatan.
Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Ia menegaskan, tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena masalah teknis seperti kekhawatiran dapodik atau keterbatasan rombel.
“Faktanya di lapangan, kalau siswa ini tidak mau masuk di SMP 7, kita mau apa? Jangan kita biarkan anak-anak ini tidak sekolah,” tegas Ketua Komisi A, Aris Munandar.
“Saya usulkan dimerger saja SMP 1 dan SMP 7, karena tahun ini SMP 7 masih punya rombel kosong dan kemungkinan tahun depan tidak ada lagi pendaftar.” sambungnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Asnita Darwis, merespons usulan tersebut dengan menyampaikan keterbatasan yang dihadapi dinas, terutama terkait sistem Dapodik yang tidak memperbolehkan penambahan rombel secara sepihak.
“Kalau kita tambahkan rombel tanpa persetujuan pusat, data Dapodik kita bisa tidak valid. Sudah kami komunikasikan dengan BPMP dan memang tidak ada penambahan rombel,” jelasnya.
“Data di SMP 1 memang ada kelebihan 17 siswa, dan SMP 3 kami perjuangkan untuk tambahan 1 rombel karena memang jumlah siswanya tinggi.” tandasnya.
Namun Ketua Komisi A tetap menilai bahwa solusi tetap bisa diupayakan secara lokal.
“Kalau alasan dapodik, kenapa Makassar bisa atasi ratusan siswa bermasalah? Kita hanya puluhan masa tidak bisa? Jangan pesimis. Yang penting sekolah dulu, soal dapodik kita bantu selesaikan,” kata Aris.
Wacana merger juga mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Palopo, Harizal A Latief. Ia menegaskan, 17 siswa yang belum tertampung harus diakomodir secepatnya.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
