Analisa Berita Nasionai, Senin, 4 Agustus 2025
POLITIK
1. Jelang peringatan HUT ke-80 RI ramai suara dari kalangan pemerintah, politisi, dan publik soal pengibaran bendera One Piece. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berdasarkan informasi instansi keamanan dan intelijen, pengibaran bendera itu merupakan upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mensesneg Prasetyo Hadi hari ini bilang, bahwa pengibaran bendera One Piece boleh-boleh saja sebagai sebuah ekspresi kreativitas, tapi penindakan hukum bisa saja dilakukan pemerintah jika ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu.
Sikap pemerintah pusat tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai sikap dari aparat di bawahnya. Beredar informasi di media sosial, aparat pemerintah daerah dan militer melakukan tindakan yang lebih jelas, yakni melarang. Sebagai contoh, beredar di media sosial, mural One Piece yang digambar di jalan di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dihapus dengan cat putih. Penghapusan mural itu disaksikan oleh aparat desa, Polri, dan TNI.
2. Bendera One Piece yang berlatar hitam dengan gambar tengkorak serta tulang menyilang warna putih khas simbol bajak laut, merupakan ciri khas tokoh utama Monkey D. Luffy dalam anime Manga, Jepang. Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Iswandi Syahputra, di kalangan anak muda bendera tersebut menyimbolkan kesan rebel. Namun, berdasarkan kajian budaya populer, rebel tidak dapat dipahami sebagai pemberontakan, apalagi dimaknai sebagai perlawanan bersenjata atau aksi massa anarkis. Rebel dalam budaya populer dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan nilai kaum muda terhadap pemaknaan lama yang mapan melalui gerakan budaya kontemporer dengan menggunakan simbol-simbol pop.
3. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, adalah bagian dari kesepakatan politik antara pemerintah dengan partai banteng. Amnesti diberikan pada 1 Agustus 2025 kepada 1.178 orang terhukum, salah satunya Hasto yang divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Setelah amnesti diteken, pada Jumat malam 1 Agustus lalu, Dasco yang juga menjabat sebagai ketua harian Gerindra, bersama Mensesneg Prasetyo Hadi menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Bali, yang saat itu PDIP sedang menyelenggarakan Kongres ke-6.
Dalam pidato sebagai Ketum PDIP periode 2025-2030, Sabtu lalu, Megawati menyatakan bahwa PDIP tidak menjadi oposisi maupun bagian dari pemerintah, tapi sebagai penyeimbang. Sikap PDIP ke depan bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika kebijakan itu berpihak pada rakyat, kata Megawati, PDIP akan memberikan dukungan. Tapi PDIP akan menyuarakan kritik dengan lantang jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik imbas dari situasi global yang tidak stabil belakangan ini. Ia menyebut, kondisi global itu antara lain perang yang terjadi di negara Timur Tengah, dan perang dagang. Selain itu, kata Listyo dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) hari ini di Jakarta, kerawanan terhadap Indonesia saat ini muncul dari sisi kejahatan transnasional.
EKONOMI
1. Konsensus Bloomberg yang melibatkan 27 ekonom menghasilkan median proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 4,8% (yoy). Jika terjadi, capaian itu melambat dibanding kuartal I-2025 yang tumbuh 4,87%. Tamara Mast Henderson, ekonom Bloomberg Economics mengatakan, konsumsi rumah tangga dan investasi terbebani akibat ketidakpastian, termasuk akibat kebijakan tarif AS. Ekspor mungkin membaik karena dunia usaha mempercepat pengiriman ke AS sebelum pemberlakuan tarif baru. Pemerintah juga menggenjot belanja bansos, termasuk akselerasi program Makan Bergizi Gratis. Namun, semua itu belum cukup mengompensasi perlambatan konsumsi dan investasi.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,78% yoy pada kuartal II-2025. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah yang akan meningkat, setelah pemerintah membuka blokir belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebelumnya tertahan oleh kebijakan efisiensi atau realokasi anggaran. Periode hari libur nasional yang cukup banyak ditambah dengan gaji ke-13 ASN akan dapat menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat. Investasi diproyeksikan bisa meningkat, sejalan dengan pembukaan blokir anggaran belanja K/L dan juga tensi perang dagang yang menurun.
2. Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang, meminta pemerintah untuk mendorong pemulihan daya beli domestik. Sebab, kata dia, meski Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia naik menjadi 49,2 pada Juli 2025 tapi masih di bawah angka 50, yang menandakan aktivitas manufaktur masih melambat. Perlambatan itu terutama disebabkan lemahnya daya beli. Ia mencontohkan sektor makanan dan minuman yang biasanya cukup tangguh, saat ini juga mengalami perlambatan penjualan.
Apindo menyarankan beberapa langkah strategis. Antara lain, bansos harus disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu agar berdampak langsung bagi kelompok rentan. Selain itu, pembukaan lapangan kerja, kelancaran pencairan jaminan sosial, serta proyek-proyek padat karya untuk memberikan pemasukan langsung kepada masyarakat, meskipun sifatnya sementara.
3. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Adi Prasetyo mengatakan, Bapanas sudah menyerahkan beberapa alternatif kebijakan penghapusan klasifikasi beras premium-medium kepada Menko Pangan. Nantinya akan diterapkan standar mutu, jenis, dan harga batas atas dalam periode transisi, serta zonasi harga berdasarkan kondisi geografis. Yang harganya akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler atau yang sering dikonsumsi masyarakat. Untuk beras reguler, syarat mutunya disiapkan dengan berbagai kriteria, tapi yang mutlak adalah derajat sosoh 95% dan kadar air 14%.
Sementara untuk beras khusus diserahkan kepada mekanisme pasar, namun produsen harus memiliki sertifikasi beras. Beras khusus ini antara lain beras ketan, beras hitam, dan beras merah. Ada pula beras dengan indeks glikemik (zat karbohidrat dalam gula darah) yang rendah. Glikemik adalah zat karbohidrat dalam gula darah. Selanjutnya ada beras untuk kesehatan dan beras biofortifikasi dengan penambahan unsur gizi tertentu serta beras organik.
TRENDING MEDSOS
Kata “bendera” trending di X, setelah warganet di X ramai menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut pemasangan bendera anime One Piece menjelang HUT ke-80 RI sebagai upaya memecah belah bangsa. Bahkan beberapa akun melaporkan, ada ancaman lewat pesan WhatsApp yang mengaku dari aparat kepolisian dan instruksi sweeping "bendera One Piece" oleh Babinsa dan di beberapa daerah Indonesia. Warganet merasa heran dengan ketakutan berlebihan pemerintah terhadap viralnya pemasangan bendera “One Piece”. Beberapa bahkan menyindir bahwa suatu saat nanti anime One Piece mungkin akan dilarang pemerintah tayang di Indonesia, karena dianggap sebagai “ancaman propaganda” untuk memecah belah bangsa.
HIGHLIGHTS
1. Bendera simbol bajak laut tiba-tiba saja menjadi wacana yang ramai di ranah politik nasional, dan bahkan sampai aparat keamanan ikut menindak. Bendera itu seolah menjadi momok jelang perayaan HUT ke-80 RI. Bendera itu dituding menjadi lambang dari agenda tersembunyi untuk mengacaukan republik ini. Padahal di jalan-jalan besar maupun kampung, bendera itu tak tampak berkibar. Sejauh mata memandang justru bendera merah putih dan umbul-umbul warna-warni yang tampak. Bendera itu lebih banyak tampil di media sosial. Memang harus diakui pengaruh media sosial sangat kuat dalam menggerakkan orang di era sekarang ini. Contohnya adalah tagar “Indonesia Gelap”. Namun, seharusnya pemerintah tak perlu membesar-besarkan ketakutannya terhadap si bajak laut, kecuali pemerintah memang sengaja mengalihkan perhatian publik dari masalah yang dinilai publik tak kunjung ada jalan keluarnya, seperti harga beras yang selalu di atas harga patokan pemerintah.
2. Penegasan Ketum PDIP di ajang kongres bahwa partainya akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah sangat menarik, karena sekjennya baru saja menerima amnesti dari presiden. Posisi penyeimbang artinya tetap berada di luar pemerintahan dengan melakukan dukungan kritis kepada pemerintah. Jika PDIP konsisten dengan sikap tersebut, maka partai pemenang Pemilu 2024 tersebut akan bisa menjadi harapan bahwa demokrasi di Indonesia akan tetap berjalan, karena tidak akan tercipta mayoritas tunggal yang berhimpun dalam koalisi kekuasaan. Selain itu, PDIP juga menunjukkan bahwa partainya tidak tersandera secara politis karena 'budi baik' Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Namun dengan teguh di luar pemerintahan, justru PDIP menunjukkan bahwa amnesti yang diterima Hasto adalah hal sewajarnya diberikan terkait sebuah proses hukum yang sejak awal ditengarai sarat tekanan politik.
3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diproyeksikan melambat menjadi 4,8% (yoy), mencerminkan tekanan dari ketidakpastian global dan domestik. Konsumsi rumah tangga serta investasi masih melemah, sementara ekspor hanya terdorong oleh percepatan pengiriman sebelum tarif baru AS berlaku. Pemerintah mencoba mengkompensasi pelemahan ini lewat belanja bansos dan program populis seperti Makan Bergizi Gratis, ditambah pelepasan blokir anggaran K/L, serta gaji ke-13 ASN. Namun, dorongan fiskal ini bersifat temporer dan belum menyentuh akar persoalan. Indikator manufaktur pun belum membaik: PMI masih di bawah 50, mengindikasikan kontraksi. Bahkan sektor makanan-minuman yang biasanya tahan banting pun ikut tertekan, memperkuat sinyal krisis daya beli masyarakat.
Di sisi lain, wacana reformasi klasifikasi beras menjadi langkah awal yang positif, tapi pelaksanaannya perlu diawasi ketat agar tidak membuka celah bagi spekulasi dan kartelisasi. Secara keseluruhan, respons ekonomi pemerintah masih reaktif dan tambal sulam, terjebak dalam logika subsidi dan stimulus jangka pendek tanpa keberanian menyasar transformasi struktural. Tanpa pembenahan menyeluruh atas produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan kerja bermakna, ekonomi nasional akan terus berjalan di tempat: bukan bertumbuh, melainkan sekadar bertahan.
Simak berita dan artikel lainnya di:
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
