KENDARI – Pemerintah Kota Kendari kembali menorehkan prestasi dalam upaya memperkuat mitigasi bencana. Pada Apel Siaga dan Simulasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami dalam rangka Jambore Tangguh Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menerima langsung Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara atas keberhasilan Kota Kendari membentuk Desa Tangguh Bencana, Senin (24/11/2025).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam membangun masyarakat yang lebih siap, mandiri, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana.
Wali Kota Kendari menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah membentuk Satgas Tanggap Bencana dengan sistem siaga 24 jam.
“Penghargaan ini adalah dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kesiapsiagaan. Pemkot Kendari telah membentuk Satgas Tanggap Bencana yang siaga 24 jam, lengkap dengan SOP dan dukungan anggaran. Kami ingin memastikan masyarakat tetap aman dan kondusif,” ujar Wali Kota.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam amanatnya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat penting bagi keselamatan masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan kunci dalam meminimalkan risiko serta dampak bencana di wilayah Sultra yang rawan gempa bumi dan tsunami.
“Pelaksanaan Apel Siaga dan Simulasi ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melaksanakan fase pra-bencana. Ini adalah investasi untuk keselamatan kita bersama,” ujarnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami sebagaimana tertuang dalam Kajian Risiko Bencana 2022–2026. Posisi wilayah yang berada di zona pertemuan lempeng aktif membuat ancaman bencana dapat terjadi kapan saja.
Kegiatan Jambore ditutup dengan simulasi gempa bumi dan tsunami yang melibatkan seluruh unsur terkait, memperagakan alur evakuasi, koordinasi lintas sektor, dan respons darurat sesuai skenario bencana besar di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
