KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.KM., secara resmi membuka Sosialisasi Persaingan Usaha yang Sehat dalam Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan transparan merupakan kunci keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara kompetitif, terbuka, dan sesuai prinsip persaingan sehat guna meminimalkan risiko penyimpangan.
“Persaingan usaha yang sehat mendorong harga lebih kompetitif, meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta memperkuat pencegahan risiko kolusi dan korupsi. Kami sangat mengapresiasi kehadiran KPPU yang memberikan edukasi dan pendampingan, sehingga pemahaman kami mengenai potensi risiko dan langkah mitigasi terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat semakin kuat,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Komisioner KPPU RI, Muhammad Noor Rofieq, menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian aparatur pemerintah mengenai potensi pelanggaran dalam proses pengadaan. Ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam tahapan pengadaan dapat berdampak hukum, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pejabat pemerintah yang terlibat.
“Risiko pelanggaran pengadaan itu tinggi ketika aparatur tidak memahami aturannya. Pelanggaran bisa berimplikasi bukan hanya ke KPPU, tetapi juga ke kepolisian dan KPK. Karena itu, pemahaman mitigasi sangat penting,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kombinasi investasi dan tata kelola pemerintahan yang kuat.
Menurutnya, sektor-sektor unggulan seperti kakao dan sawit di Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, namun hanya dapat berkembang optimal apabila persaingan usaha dijaga tetap adil, terbuka, dan sehat.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan proses pengadaan yang sesuai asas persaingan sehat, sekaligus menekan potensi penyimpangan demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
