Yogyakarta - Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang menghadiri kegiatan Seminar Perempuan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, bertempat di Aula Pracimasana, Gedung Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Seminar ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, dengan tema “Integritas Perempuan sebagai Penyelenggara Negara Melawan Korupsi.” Peserta kegiatan terdiri dari penyelenggara negara perempuan dari berbagai tingkatan: Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam sambutannya menegaskan bahwa maraknya kasus tindak pidana korupsi yang turut menyeret sejumlah perempuan menjadi pengingat penting bahwa integritas tidak otomatis melekat pada jenis kelamin atau kelompok tertentu.
Arifah menekankan bahwa Hakordia bukan sekadar momentum penegakan hukum, tetapi juga penguatan nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan tentang amanah, nilai integritas, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peringatan Hari Ibu yang berdekatan dengan Hakordia memberikan makna mendalam tentang peran perempuan Indonesia yang sejak dulu berjuang mengubah realitas sosial, memperjuangkan pendidikan, martabat, dan kemerdekaan berpikir.
Menurut Arifah, ketika dua momentum besar ini bertemu Hari Ibu dan Hakordia, pesan yang muncul menjadi sangat kuat. Perempuan bukan hanya “madrasah pertama” bagi anak-anak bangsa, tetapi juga penjaga nilai-nilai moral publik, termasuk integritas penyelenggaraan negara.
“Setiap penyalahgunaan wewenang sebenarnya merenggut kesempatan belajar anak, menghilangkan hak perempuan untuk berkembang, dan menghambat kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Arifah menegaskan bahwa korupsi harus dilihat sebagai “luka kolektif” yang membutuhkan penyembuhan bersama. Dalam proses itu, perempuan memiliki peran yang sangat penting karena memimpin dengan hati, kepekaan moral, serta keberanian untuk menolak praktik-praktik tidak semestinya.
Data KPK yang menunjukkan adanya kasus korupsi yang juga melibatkan perempuan menjadi peringatan bahwa integritas tidak otomatis mengikuti jabatan atau jenis kelamin seseorang.
“Ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan otomatis melekat pada kelompok tertentu. Integritas adalah pilihan, komitmen, dan praktik sehari-hari,” tutur Arifah.
Kehadiran Bupati Poso dalam kegiatan nasional ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Poso dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mendorong peran perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan.
