Analisa Berita Nasional, Jumat, Sabtu, 6 Desember 2025
POLITIK
1. Ulah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh meninggalkan wilayahnya yang sedang dalam status bencana, menyulut reaksi keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan hari ini mengungkapkan, Tito memerintahkan Mirwan MS segera pulang dan akan menjatuhkan sanksi kepada dia. Kader Partai Gerindra itu bersama istrinya berangkat ke Arab Saudi tanggal 2 Desember lalu, dan dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 12 Desember 2025. Sebelum berangkat umroh, Mirwan MS sudah menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak mampu menangani bencana di wilayahnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk melaksanakan umroh. Bahkan Mualem mengaku sudah minta semua pejabat di Aceh untuk tidak bepergian dahulu selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh sejak akhir November lalu. Marwan dikabarkan menyatakan bahwa umroh ini merupakan hajat yang diniatkannya jika terpilih dalam Pilkada 2024. Atas ulah kadernya itu, DPP Partai Gerindra kemarin mencopot jabatan Mirwan MS sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
2. Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan usulan penataan ulang desain politik nasional, termasuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD kabupaten/kota, tidak lagi dipilih rakyat langsung. Usulan itu disampaikan Bahlil dalam dalam pidato puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Usulan Golkar ini sudah berulang kali disuarakan. Menurut Bahlil, sistem pemilihan tersebut dapat meningkatkan efisiensi, stabilitas politik, dan berbiaya murah.
Sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu sudah dijalankan di era Orde Baru, dan kemudian diubah ketika Orde Baru tumbang. Usulan Bahlil itu mendapat dukungan dari Presiden Prabowo yang memberikan pidato setelah Bahlil. Prabowo menyebut contoh sejumlah negara yang menggunakan sistem tersebut yakni di Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Dia bilang, mereka negara kaya tapi menggunakan sistem politik yang murah.
3. Presiden Prabowo mengatakan telah memerintahkan pembelian 200 helikopter untuk menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI mulai tahun depan. Dalam pidato di HUT ke-61 Golkar kemarin, Prabowo mengungkapkan kebutuhan helikopter sebanyak itu karena Indonesia rawan bencana. Ia memaparkan, untuk penanganan bencana Sumatera sekarang ini sudah dikerahkan 50 helikopter.
SOSIAL
Setelah Jepang lewat Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sudah siap memberikan bantuan untuk penanganan bencana Sumatera, giliran Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapan penuh untuk membantu Indonesia menangani bencana itu. Dubes UEA untuk Indonesia Abdullah Salem Al Dhaheri menyampaikan, sudah mendapat arahan dari pemerintahnya untuk berkoordinasi dengan otoritas Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak meminta bantuan dari luar negeri. Presiden Prabowo Subianto kemarin menyatakan bersyukur pemerintah bisa menangani bencana Sumatera tanpa bantuan luar negeri.
EKONOMI
1. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, meminta pemerintah melakukan reformasi sektoral guna memulihkan daya beli di tengah permintaan domestik yang melemah. Menurut dia, kebijakan dari sisi penawaran (supply) sudah memadai, salah satunya lewat penempatan dana pemerintah Rp 276 triliun di bank-bank Himbara. Namun, itu harus diimbangi penguatan dari sisi permintaan (demand) melalui reformasi sektoral oleh semua kementerian/lembaga. Bansos, kata dia, tak cukup meningkatkan daya beli, khususnya bagi kelas menengah. Sebab, pendapatan riil masyarakat tidak begitu meningkat karena semakin banyak rakyat yang bekerja di sektor informal.
2. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menghentikan sementara operasional 3 perusahaan yang beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, imbas banjir dan longsor di daerah tersebut. Mereka adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru. Sebelumnya, KLH menyebut ada 8 perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumatera Utara, termasuk perusahaan tanaman industri, tambang emas, dan perkebunan sawit.
Menyusul bencana parah di Sumatera, sejumlah instansi pemerintah mengaku terjun melakukan investigasi terkait pembabatan hutan. Menhut Raja Juli Antoni, Kamis lalu, menyatakan akan mencabut 20 PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) yang mencakup luasan 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk 3 provinsi di Sumatera. Kemudian, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pun bakal mengusut kerusakan hutan Sumatera. Bareskrim Polri juga terjun mengusut dugaan pembalakan liar sebagai penyebab banjir dan longsor.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Prabowo” trending di X, setelah warganet menyoroti ajudan Prabowo, Agung Surahman, yang meminta maaf seusai dikritik publik imbas konten bertema 'A Day In My Life' di lokasi bencana banjir Sumatera. Agung sebelumnya dirujak warganet imbas membuat konten video saat meninjau lokasi banjir dengan menyertakan kegiatannya mulai dari bangun tidur hingga berada di Sumatera. Postingan tersebut menuai cibiran dari netizen lantaran dinilai nirempati karena adanya kontras, menunjukkan kemewahan di awal video, dan diakhiri dengan memperlihatkan kondisi masyarakat yang ditimpa kemalangan. Seusai mendapat kritikan dari netizen, Agung Surahman menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengeklaim tidak ada niat buruk dan hanya berbagi kegiatannya.
2. Kota “Malang” trending di X, setelah sejumlah titik di Kota Malang, Jawa Timur, dilanda banjir sejak Kamis (4/12/2025). Warganet di X pun ramai menyoroti penyebab utama banjir yang bukan hanya karena curah hujan tinggi, namun karena adanya kegagalan tata ruang, krisis infrastruktur drainase, defisit ruang terbuka hijau, deforestasi, dan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap fungsi ekologis hutan.
HIGHLIGHTS
1. Wacana sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) dilakukan melalui DPRD bakal menggelinding. Golkar sudah berulang kali melempar wacana itu, pun Presiden Prabowo. Berdasarkan kalkulasi kekuatan politik di parlemen, Golkar dan Gerindra sudah mendominasi, apalagi ditambah dengan parpol lain anggota koalisi pemerintah. Maka mudah saja jika mereka mau menggolkan niatan tersebut.
2. Bantuan asing terkait penanganan bencana tidak perlu direspons penolakan frontal. Bantuan-bantuan seperti itu adalah bagian dari persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan universal, sama halnya ketika kita menyalurkan bantuan ke Palestina atau negara lain yang sedang dilanda bencana. Sebagai masyarakat dunia, seyogyanya pemerintah tidak perlu menutup diri. Apalagi jika penolakan itu hanya ingin membuat pernyataan gagah-gagahan bahwa bisa menangani sendiri, padahal masih banyak korban yang belum tersentuh bantuan secara memadai.
3. Bencana Sumatera kembali membuktikan bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi soal fondasi pembangunan yang ibaratnya "dibangun di atas pasir" - ambyar tersapu air, rapuh dan rentan. Ketika daya beli melemah dan kelas menengah makin terdorong ke sektor informal, pemerintah justru mengandalkan bansos sebagai peredam sementara, dan bukannya serius membenahi sektor riil. Penempatan ratusan triliun dana negara di perbankan nyatanya tidak cukup mendorong konsumsi karena yang gagal bukan suplai, melainkan permintaan. Di sisi lain, penghentian aktivitas perusahaan di Batang Toru memperlihatkan benarnya kritik sejak lama: kerusakan ekologis yang diabaikan demi investasi, pada akhirnya menciptakan kerugian ekonomi berlipat melalui bencana. Selama strategi ekonomi masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya dan suntikan fiskal jangka pendek bukan diversifikasi sektor, reformasi struktural, dan perlindungan lingkungan, maka pertumbuhan boleh saja positif, tetapi kualitas hidup rakyat akan tetap stagnan, dan biaya sosial dari pembangunan akan semakin mahal dari tahun ke tahun.
