INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi mengingatkan lembaga survei di tengah tahun politik 2024 ini bakal banyak "pesanan". Ia khawatir akan adanya manipulasi metode akibat politik.
Untuk itu, lembaga survei wajib memperhatikan dan menjaga integritasnya. Mengingat akan ada banyak "pesanan" dari pihak-pihak tertentu guna mendapatkan hasil survei sesuai keinginannya.
"Jangan sampai nanti kelengkapannya sudah lengkap salah satunya berbadan hukum tapi di prosesnya di metodenya, misalnya kaitannya dengan sampling kan tidak sedikit ya kalau misalnya sampling itu di manipulasi," katanya saat diskusi Aspeppi bertajuk 'Menegaskan Posisi dan Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024' di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Menurutnya, jika sebuah survei dilakukan karena pesanan politik, maka data yang diungkapkan ke publik sudah tidak ilmiah. Jadi, tidak sedikit survei dilakukan karena pesanan politik.
"Ada pesanan gak nih, kan tidak sedikit, khawatir nanti lembaga survei ada pesanan dari yang punya pesanan apa, kalau hal itu terjadi maka tidak ilmiah lagi apa yang digunakan dalam lembaga survei tersebut, karena prinsip ini harus jelas, metodenya harus jelas," urai Puadi.
Ia menerangkan, lembaga survei mesti menjaga integritasnya terhadap kepentingan politik. Dia menyebut, lembaga survei harus independen dan berpihak ke publik.
"Kemudian selain prinsip keterwakilan dan keilmiahan, bahwa parpol yang menjadi perhatian dalam lembaga survei dalam melakukan kegiatannya integritas itu yang utama," ujar Puadi.
"Karena ini menyangkut kode etik, jadi kalau misalkan tidak memperhatikan integritas ini menyangkut persoalan keberpihakan, jadi nanti tidak sejalan apa yang disebut independen, lembaga survei itu memang harus independen selain integritas yang utama," pungkas Puadi.
Sumber: BeritaSatu
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)