INFOSULAWESI.com, MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas terkait permintaan rekomendasi pendirian kantor bea cukai di daerah itu.
"Kami berharap Pak Menpan RB dapat memberikan rekomendasi bisa didirikan Bea Cukai di Sulawesi Barat," kata Akmal Malik, di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis, 18/1/2023.
Ia menyampaikan pentingnya kehadiran Kantor Bea Cukai di Sulbar mengingat daerah itu kaya akan sumber daya alam (SDA).
"Ini dilakukan sebagai komitmen meningkatkan PAD Sulbar yang kaya akan potensi sumber daya alam," ujar Akmal Malik.
Sayangnya, lanjut Penjabat Gubernur, selama ini produk ekspor Sulbar masih tercatat di daerah tetangga yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
"Maka dipastikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sulbar dari produk ekspor itu dinikmati daerah lain," ucap Akmal Malik.
Karena itu, lanjutnya, Sulbar harus memiliki kantor bea cukai sendiri agar DBH hasil sumber daya alam dapat dinikmati masyarakat Sulbar.
"Sampai kapan Sulbar bisa mandiri potensi sumber daya alamnya. Sampai kapan kita selalu berkontribusi pada PDRB daerah lain. Saya ingin menyampaikan, inilah kondisi sekarang," ujar Akmal Malik.
Sebelumnya saat melepas ekspor 3.800 ton bungkil inti sawit atau Palm Kernel Expeller (PKE) ke Thailand pada Rabu (11/1), Penjabat Gubernur Sulbar itu menyayangkan produk ekspor Sulbar masih tercatat di daerah lain.
"Maka dipastikan DBH Sulbar dari produk ekspor itu dinikmati daerah lain," ujar Akmal Malik.
Hal itu juga, menurut dia, berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Belang-Belang Mamuju, yang percuma pelabuhan itu dikembangkan jika setiap produk ekspor masih tercatat di daerah lain.
"Sulbar berhak mengklaim produknya sendiri. Sampai kapan kami akan begini terus. Dipastikan DBH bukan ke Sulbar. Akhirnya apa, APBD kita tidak akan bergerak," ujarnya.
Sc: Antara
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)