Analisa Berita Nasional, Senin 28 April 2025
POLITIK
1. Mendagri Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) guna merespons ulah ormas yang kian meresahkan. Menurut anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Sitorus, revisi UU bukan solusi terhadap ormas bermasalah, tapi dilakukan penegakan hukum terhadap mereka agar kapok. Deddy menilai, ormas bermasalah akan terus terjadi karena mereka menyadari penegakan hukum tumpul.
2. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengakui Indonesia belum memiliki sistem pendeteksi kapal selam asing, yang dipasang secara permanen di bawah laut. Peralatan tersebut, kata KSAL dalam rapat dengan Komisi I DPR hari ini, sedang dalam pengajuan pengadaan ke Kementerian Pertahanan. Anggota Komisi I DPR, Elita Budiarti menilai, ketiadaan alat tersebut membuat Indonesia berada di titik rawan, mengingat luas lautnya mencapai 65%.
3. Perayaan Hari Buruh Internasional atau "May Day" pada Kamis, 1 Mei 2025, di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, akan dihadiri sekitar 200.000 buruh dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Presiden Prabowo dipastikan juga menghadiri acara tersebut. Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, hari ini. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara May Day, kata Iqbal, akan menjadi presiden RI kedua yang menghadiri acara itu. Yang pertama adalah Presiden Sukarno tahun 1965. Dalam peringatan May Day itu, buruh akan menyuarakan 6 poin tuntutan, antara lain, penghapusan alih daya (outsourcing), dan upah layak.
4. Meskipun Hasto Kristiyanto sudah berstatus terdakwa, namun Ketum PDIP Megawati tidak memberhentikan dia dari jabatan Sekjen PDIP atau tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menilai hal tersebut bisa jadi merupakan penghormatan kepada Hasto supaya genap menjalankan periode jabatan sampai Kongres PDIP berikutnya. Saat ini Hasto menjalani periode kedua sebagai sekjen. Selain itu, kata Romli, mungkin saja PDIP menilai Hasto adalah korban politisasi hukum sehingga tidak pantas dicopot sebagai sekjen. Kemungkinan lain, kata Romli, ada perebutan antarfaksi di internal partai untuk jabatan sekjen.
EKONOMI
1. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam industri perhotelan sudah terjadi sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintah. PHK, kata dia, masih berupa pengurangan pekerja harian (daily worker). Sebelumnya Ketua PHRI, Hariyadi B Sukamdani menyebut, hotel bintang 3, 4, dan 5 berpotensi kehilangan pendapatan Rp 24,5 triliun.
Sementara perusahaan layanan manajemen investasi global, Colliers, dalam laporan Q1-2025 yang dirilis pekan lalu, menyebut awal 2025 sebagai titik terendah bagi pasar hotel di Jakarta, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah. Pelaku usaha mulai menerapkan langkah efisiensi agar tetap bisa beroperasi. Jam kerja para pekerja harian dipersingkat, dan karyawan diminta mengambil cuti atau cuti tidak dibayar untuk menekan biaya operasional. Jika hal ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan sejumlah hotel akan kembali menutup operasinya.
2. Menkeu Sri Mulyani memberi sinyal ada rencana untuk menambah kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025, dari yang ditargetkan untuk 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah. Dia mengungkapkan, untuk menunjang program perumahan telah digelontorkan dana FLPP untuk sebanyak 220.000 unit sebesar Rp 18,7 triliun. Dengan adanya rencana penambahan kuota FLPP ini, Kemenkeu akan menghitung kembali dana yang akan dialokasikan.
Sejak 2022 hingga 15 April 2025, penyaluran rumah subsidi lewat skema FLPP telah mencapai 721.329 unit senilai Rp 84,2 triliun. Dalam pemerintahan Prabowo, 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan rumah subsidi sebanyak 147.265 unit. Rinciannya, realisasi KPR FLPP sebanyak 100.449 unit dan akad Tapera sebesar 1.263 unit. Sedangkan di tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari hingga 16 April 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah.
3. Presiden Lotte Group, Shin Dong-bin, menyoroti regulasi di Indonesia. Dalam sambutannya di Forum Bisnis Indonesia-Korea hari ini, Shin meminta pemerintahan Presiden Prabowo menyederhanakan dan menghapus hambatan-hambatan impor dan kerja sama kedua negara, sehingga dapat membuka kesempatan lebih luas bagi perusahaan Korea dalam proyek-proyek skema Public-Private Partnership (PPP). Ia menambahkan, perusahaan-perusahaan Korsel mendukung visi Indonesia Emas 2045, dan berkomitmen memperkuat kerja sama di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, infrastruktur, ekonomi digital, hingga keuangan.
Keluhan Shin dibenarkan Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani. Menurut dia, meskipun investasi Korea terus tumbuh, masih ada banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan iklim investasi. Saat ini pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah deregulasi untuk memperbaiki situasi. Namun ia mengingatkan, deregulasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan industri dalam negeri.
HUKUM
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kerugian negara akibat investasi fiktif yang dilakukan PT Taspen, sebesar Rp 1 triliun. BPK hari ini menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada KPK guna penanganan kasus tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penanganan perkara tersebut hampir selesai dengan adanya perhitungan kerugian keuangan negara. KPK sudah menahan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, dan Direktur Utama Insight Investments Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.
TRENDING MEDSOS
1. Nama Gibran trending di X, setelah Wapres Gibran Rakabuming memposting video dengan durasi 6 menit 38 detik berjudul "Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia" pada 25 April 2025. Warganet menyoroti jumlah likes dan views yang tertera pada video tersebut. Dalam gambar tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X @BosPurwa, video Gibran tersebut mendapatkan jumlah likes sebanyak lebih dari 47.000, padahal baru ditonton sebanyak 3.993 penayangan. Logikanya, konten organik yang benar-benar disukai oleh penonton, pastilah ditonton terlebih dahulu sebelum diberi likes. Oleh karena itu, tak sedikit warganet yang curiga jika tim Gibran membeli bot khusus untuk menyukai video tersebut (suntikan like). Kolom komentar Youtube Gibran pun ramai diserbu komentar cemoohan dari warganet yang geram.
2. Nama "Dedi" dan kata "Wisuda" trending di X, setelah viral video Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beradu argumen dengan seorang gadis yang baru saja lulus SMA dari salah satu sekolah negeri di Jawa Barat, bernama Aura Cinta. Sebelumnya, Aura mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang pengadaan kegiatan perpisahan atau wisuda pada sekolah negeri di Jawa Barat. Di samping itu, Aura dan keluarganya merupakan korban penggusuran karena menempati tanah yang bukan milik pemerintah. Warganet ramai menyoroti cara Dedi berdiskusi dengan Aura, terlebih ketika mengucapkan kalimat yang dianggap kurang pantas disampaikan kepada Aura yang masih tergolong anak-anak. Ditambah lagi video diskusi tersebut diunggah ke media sosial, sehingga gelombang hujatan mengalir ke Aura. Warganet di X terbagi menjadi dua, ada yang mendukung tindakan Dedi, namun tak sedikit juga yang mencela.
HIGHLIGHTS
1. Ormas berperilaku preman, atau kelompok preman berbaju ormas, sama-sama dikeluhkan oleh kalangan pengusaha papan atas sampai level kampung. Mereka meminta “jatah”, yang bukan haknya, dengan mengandalkan cara paksaan. Praktik macam ini sudah ada sejak dahulu kala, yang dihasilkan dari saling membutuhkan antara penguasa dan preman. Bahwa ulah ormas berperilaku preman atau preman bergaun ormas semakin mengganas belakangan ini, tentulah tak lepas dari pasang surut relasi dua pihak itu.
2. Keluhan yang disampaikan Presiden Lotte Group terkait hambatan-hambatan investasi berupa tumpang tindih aturan dan faktor eksternal di luar peraturan di Indonesia, bukan keluhan baru yang dilontarkan oleh investor atau calon investor. Tentunya perlu didukung untuk pengkondisian iklim investasi lebih ramah dan baik. Banyak investor yang telah menyampaikan blak-blakan, bahwa hambatan dan keluhan mereka bukan hanya persoalan regulasi, namun juga persoalan di luar aturan resmi. Salah satu yang banyak dikeluhkan investor sejak semula untuk menanamkan investasi di Indonesia adalah diperlukannya alokasi dana khusus untuk ‘dana keamanan’, untuk menjatah ormas maupun ‘dana siluman’ untuk pihak-pihak tertentu demi memperlancar dan mengamankan usaha.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
