Analisa Berita Nasional, Senin, 5 Mei 2025
POLITIK
1. Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi 7 perwira tinggi, salah satunya Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang dibatalkan sehari kemudian, dinilai aneh oleh anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin. Seharusnya mutasi dan rotasi perwira tinggi, lanjut Hasanuddin, melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), tapi hal itu tidak dilakukan Panglima TNI. Pendapat senada juga disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (purn) Soleman B Ponto. Hasanuddin menyebut tindakan Panglima TNI tersebut merupakan pembangkangan.
Mutasi terhadap Letjen Kunto yang baru sekitar 4 bulan menjabat sebagai Pangkogabwilhan I ke posisi Staf Khusus KSAD, memicu spekulasi politik bahwa keputusan Panglima TNI tersebut terkait dengan petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Salah satu butir petisi Forum adalah minta MPR untuk mencopot Gibran Rakabuming dari kursi wapres. Salah satu penandatangan petisi itu adalah ayah Letjen Kunto, Jenderal (purn) Try Sutrisno (wakil presiden 1993-1998). Menurut Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, pembatalan mutasi selang sehari itu semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik.
2. Mantan Presiden Jokowi menilai, petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI supaya MPR mencopot Gibran dari jabatan wapres merupakan hal biasa di negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah mendapatkan mandat dari rakyat melalui Pemilu 2024. Selain itu, kata dia, putusan MK yang menjadi dasar petisi Forum untuk mencopot Gibran sudah berkali-kali digugat oleh beberapa pihak.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyebut program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp 500 triliun, belum menunjukkan hasil yang nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Cak Imin menilai, seluruh program sosial seharusnya berujung pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyaluran bantuan tanpa dampak jangka panjang. Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa dari Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% (yoy) pada kuartal I 2025. Angka ini terendah sejak kuartal III 2021 saat Indonesia dilanda Covid-19. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan angka pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan kuartal I 2024 yang 5,1% (yoy). Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Komponen ini tumbuh 4,89% dan berkontribusi 54,53% terhadap PDB. Artinya, konsumsi rumah tangga memberi andil 2,61% terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87%. Berdasarkan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah yang hanya memberi kontribusi 5,88% dan pertumbuhannya kontraksi 1,38% (yoy).
Mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di antara negara-negara anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertengger di posisi kedua, di bawah China yang tumbuh 5,4%. Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi dari Malaysia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,4%, Singapura 3,8%, dan Spanyol 2,9%. Airlangga berharap, di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi karena anggaran pemerintah sudah mulai berjalan, sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga.
2. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, total pekerja yang terkena PHK sejak Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang. Menaker Yassierli mengatakan, angka tersebut hampir sepertiga dari total PHK yang tercatat sepanjang 2024 sebanyak 77.965 orang. Pekerja terbanyak yang kena PHK berada di Provinsi Jawa Tengah, disusul DKI Jakarta, dan Riau. Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan menjadi sektor yang paling banyak melakukan PHK dengan total 16.801 orang. Posisi kedua, sektor perdagangan besar dan eceran, dengan total 3.622 orang. Sektor aktivitas jasa lainnya di posisi ketiga mencapai 2.012 orang.
3. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik 3,59 juta orang dari Februari 2024. Dari angka pekerja ini, sebanyak 96,48 juta penduduk RI tercatat menjadi pekerja penuh. Sementara, pekerja paruh waktu mencapai 37,62 juta orang. Jumlah ini bertambah 0,82 juta orang. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari angkatan kerja tersebut terdapat 7,28 juta orang menganggur. Jumlah pengangguran ini naik 83 ribu orang atau 1,11% dibandingkan Februari 2024. Berdasarkan jumlah penduduk bekerja, sebanyak 86,56 juta orang (59,40%) bekerja di sektor informal pada Februari 2025.
HUKUM
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, mengungkapkan angka pemakai narkoba di RI berdasarkan survei 2023 mencapai 3,3 juta orang. Dalam rapat dengan Komisi III DPR hari ini, Marthinus membeberkan 5 provinsi tertinggi angka prevalensi pengguna narkoba, yaitu Sumatera Utara (6,5%), Sumatera Selatan (5%), DKI Jakarta (3,3%), Sulawesi Tengah (2,8%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (2,3%). Sedangkan total perputaran uang dari penggunaan narkoba mencapai Rp 500 triliun.
HIGHLIGHTS
1. Keputusan Panglima TNI memutasi dan selang sehari kemudian membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi, jelas menunjukkan keputusan itu diambil tanpa persiapan yang matang. Menurut Anggota DPR TB Hasanuddin dan mantan Kabais TNI Laksamana Muda (purn) Soleman B Ponto, ada prosedur penting yang diabaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yaitu proses penggodokan mutasi melalui Wanjakti. Keputusan mutasi kemudian pembatalan yang diambil Panglima TNI tanpa melalui prosedur standar dalam TNI itu, semakin menguatkan dugaan bahwa dia hanya mengikuti perintah, bukan atas pertimbangan dia sendiri.
2. Pernyataan Menko Bidang Kesra dan Ketua DEN memberikan konfirmasi resmi bahwa lebih dari Rp 250 triliun uang negara yang digunakan untuk guyuran bansos, ternyata telah terhambur sia-sia karena salah sasaran. Pernyataan dua pejabat negara tersebut perlu menjadi perhatian publik, bahwa telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara sangat besar karena terdapat ketidakcermatan atau bahkan ada unsur kesengajaan membuat keputusan yang tidak tepat sasaran. Keputusan tersebut bisa membuka potensi pelanggaran hukum dan adanya unsur politis, apalagi jika dicermati guyuran bansos yang dilakukan bertubi-tubi terutama pada paruh kedua tahun 2023 hingga awal tahun 2024, atau menjelang pelaksanaan pilpres.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
