Analisa Berita Nasional, Senin, 10 November 2025
POLITIK
1. Keluarga mantan Presiden Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas penganugerahan pahlawan nasional kepada Soeharto, hari ini. Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut meyakini, alasan pemberian gelar pahlawan itu karena Presiden Prabowo melihat apa yang telah dikerjakan Soeharto selama memimpin Indonesia. Selain itu, Prabowo juga melihat aspirasi masyarakat.
Prabowo memang kenal dekat dengan Presiden Soeharto. Dia menikah dengan putri ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, tahun 1983, saat Prabowo berpangkat kapten dari Kopassus. Mereka mempunyai anak tunggal: Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo. Pasangan itu bercerai pada 1998, tak lama setelah Soeharto melepas jabatan presiden, saat Prabowo berpangkat letnan jenderal. Kini, Titiek duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus anggota DPR dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Prabowo, selain sebagai presiden juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.
2. Presiden Prabowo hari ini menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, dari 40 tokoh yang diusulkan oleh Kemensos. Mereka adalah Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam), Jenderal Besar TNI HM Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik), Marsinah dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan), Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik).
Selanjutnya: Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata), Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi), Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara (Bidang Perjuangan Bersenjata), Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam), dan Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).
3. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah sesuai proses seleksi dan tidak ditemukan ada masalah hukum alias tidak terbukti melakukan korupsi hingga pelanggaran HAM. Dia menjelaskan rangkaian proses seleksi sampai penetapan pahlawan nasional. Fadli mengeklaim, berbagai tuduhan antara lain korupsi, pelanggaran HAM berat, tidak terbukti, dan Soeharto tidak pernah melakukan itu.
Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Kejagung pada Agustus 2000 – setelah lengser 21 Mei 1998 – atas tuduhan menyalahgunakan dana 7 yayasan yang dipimpinnya. Jumlah dana yang disalahgunakan mencapai triliunan rupiah. Proses peradilan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi Soeharto tak pernah hadir. Peradilan akhirnya dihentikan dengan alasan Soeharto menderita kerusakan otak permanen. Surat penghentian penuntutan terbit pada 2006. Sampai dia meninggal dunia pada 27 Januari 2008, status hukumnya masih belum tuntas di pengadilan.
4. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, keputusan Presiden Prabowo memberikan gelar pahlawan nasional mantan Presiden Soeharto merupakan simbol dari kematian reformasi yang diperjuangkan pada 1998. ICW menegaskan, sosok Soeharto tidak pantas memperoleh penghargaan tersebut karena warisan kekuasaan yang ditinggalkannya justru menjadi akar dari praktik korupsi dan pelanggaran hukum di Indonesia. Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai, keputusan tersebut merupakan skandal politik terbesar di era reformasi.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, berdasarkan hasil Survei Konsumen, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Oktober 2025 berada di 121,2, lebih tinggi dari September yang sebesar 115, dan tertinggi sejak April 2025. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen percaya diri melihat perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. Meningkatnya keyakinan konsumen pada Oktober, ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang masing-masing tercatat sebesar 109,1 dan 133,4. Lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 102,7 dan 127,2.
2. Bank Indonesia (BI) mencatat, rasio konsumsi terhadap pendapatan menurun, di tengah pembayaran cicilan yang relatif stabil dan tabungan yang meningkat. Berdasarkan hasil survei konsumen periode Oktober 2025, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 74,7%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 75,1%.
Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) sebesar 11,0%, relatif stabil dibandingkan proporsi September sebesar 11,2%. Proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 14,3%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 13,7%.
Proporsi pendapatan untuk konsumsi terindikasi menurun pada sebagian kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Rp 1-2 juta mencapai 76,5%, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 78%, kelompok Rp 3,1-4 juta sebesar 72,8% lebih rendah dari bulan sebelumnya, serta kelompok di atas Rp 5 juta mencapai 70,5% atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 71,8%. Porsi pendapatan yang ditabung meningkat pada mayoritas kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta mencapai 16,5%.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, penurunan porsi konsumsi lebih merupakan sinyal kehati-hatian yang sehat ketimbang penahanan belanja yang mengkhawatirkan. Rumah tangga, kata dia, memperkuat bantalan tabungan sambil menunda belanja besar, tapi tidak mengerem konsumsi harian secara tajam. Pola ini dinilai mendukung inflasi yang tetap terkendali, karena kenaikan harga akhir-akhir ini lebih dipicu komoditas emas ketimbang lonjakan permintaan domestik.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan, pemerintah belum membahas rencana redenominasi rupiah secara detail. Namun, ia mengatakan rencana itu berpotensi mendorong inflasi. Sementara Kepala Dept Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah, tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Ia memastikan implementasinya tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, redenominasi ideal dilakukan saat kondisi makro stabil, meliputi inflasi rendah, kurs terkendali, pertumbuhan ekonomi solid, serta situasi sosial politik kondusif. Berbeda dengan pemotongan nilai uang, redenominasi bukan menurunkan daya beli tapi meningkatkan efisiensi dan persepsi positif terhadap rupiah. Penyederhanaan nominal, kata dia, akan memudahkan transaksi, akuntansi, sekaligus menekan potensi salah input harga dan biaya pencetakan uang. Namun, prosesnya mahal karena perlu penyesuaian sistem perbankan, mesin EDC, ATM, dan distribusi uang baru.
4. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh pemda mempercepat pelaksanaan belanja APBD 2025. Hingga September 2025, realisasi dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 644,8 triliun, atau 74% dari pagu anggaran. Namun, realisasi belanja daerah justru turun. Akibatnya, simpanan dana pemda di perbankan meningkat. Untuk itu lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025, Menkeu menginstruksikan Pemda mempercepat penyerapan belanja daerah. Selain itu, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda, dan memanfaatkan dana simpanan pemda untuk belanja program dan proyek di daerah.
TRENDING MEDSOS
Nama “Soeharto” dan “Marsinah” trending di X, setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh nasional yang dua diantaranya yaitu Presiden ke-2 RI Soeharto dan aktivis serikat buruh Marsinah. Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Banyak warganet yang kecewa dengan anugerah gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Apalagi pemberian gelar tersebut dilakukan bersamaan dengan Marsinah, buruh yang terbunuh saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Kasus pembunuhan Marsinah bahkan menarik perhatian internasional terhadap represi brutal kediktatoran Soeharto terhadap para pekerja. Penganugerahan gelar pada Soeharto bersamaan dengan Marsinah dianggap sebagian besar warganet sebagai sikap ‘inhuman’.
HIGHLIGHT
Di antara 10 pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo hari ini, setidaknya ada 4 tokoh yang punya interaksi dengan Soeharto personal maupun rezim yang dipimpinnya. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, yang merupakan ayah mertua mantan Presiden SBY atau kakek dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – adalah salah satu tokoh tentara yang membantu Soeharto pada awal Orba. Namun, dia kemudian ‘disingkirkan’ dari lingkaran dekat Soeharto. Marsinah adalah penggerak buruh yang menentang belenggu Orba terhadap kaum buruh. Sedangkan Abdurrahman Wahid dikenal sangat kritis terhadap Soeharto dan rezimnya. Mochtar Kusumaatmadja menjabat menteri luar negeri selama 2 periode di kabinet Soeharto. Dia dikenal sebagai intelektual. Mereka kini menyandang gelar yang sama sebagai pahlawan nasional. Namun, dari 10 orang tersebut, hanya Soeharto yang gelar kepahlawanannya masih menjadi kontroversi, entah sampai kapan.
