INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Para guru honorer terus melontarkan kritikan terhadap pemerintah terkait pemberkasan NIP PPPK.
Sebab, hingga pertengahan Desember, belum juga ada kabar baik dari pemerintah soal pemberkasan.
Di satu sisi, pemberkasan NIP PPPK non-guru sudah berjalan.
Mohamad Sanur, pengurus forum guru honorer non-K2 di Kabupaten Banyuwangi ini menilai rekrutmen PPPK 2021 penuh masalah.
Pemerintah plintat-plintut dalam pemberkasan 173 ribu guru honorer yang lulus PPPK di tahap I.
"Plinplannya pemerintah itu hasil dari tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah, selain kelalaian Kemendikbudristek sendiri," kata Sanur kepada JPNN, Senin (13/12).
Dia mencontohkan kasus adanya pegawai non-guru lulus PPPK tahap I, karena kelalaian pemerintah.
Kemendikbudristek menyerahkan kebijakan pengisian Dapodik ke sekolah. Akibatnya, sekolah dengan gampangnya mengubah dari non-guru menjadi guru.
Kasus kedua, masalah gaji PPPK, antara pemerintah daerah dan pusat saling lempar handuk.
Kondisi tersebut sangat merugikan para honorer sehingga hilang kepercayaan kepada pemerintah terutama Kemendikbudristek yang dipimpin Nadiem Makarim.
Menurut Sanur, seharusnya pemerintah belajar dari rekrutmen PPPK 2019.
"Jika sudah belajar, kenapa peristiwa 2019 terulang di tahun 2021? Apa kurang belajarnya?," serunya.
Saat ini, 173 ribu guru honorer berharap pemerintah menyelesaikan dulu masalah PPPK tahap I.
Dia juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah honorer dulu, baru buka secara umum supaya tidak bermasalah di kemudian hari.
"Mas Nadiem, jadilah Mendikbudristek yang bijak dan adil," pungkasnya.(jpnn)
_9.png)
_5.png)
_5.png)
_6.png)
_9.png)
_8.png)
_3.png)