GORONTALO -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan percepatan digitalisasi keuangan daerah, sebagaimana yang ditekankan oleh Gubernur Gusnar Ismail.
Menurutnya di Gorontalo, Selasa, sangat penting bagi daerah untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pendapatan dan belanja pemerintah.
Hal itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Kota Gorontalo.
"Sekarang ini kita diperhadapkan pada dua fenomena yang tidak bisa dihindari, yaitu demokratisasi dan digitalisasi. Keduanya menuntut kesiapan kita sebagai pemerintah dalam beradaptasi dan memperbaiki sistem kerja, terutama pada aspek keuangan daerah," kata Gusnar.
Ia mengatakan digitalisasi sudah menjadi keperluan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem transaksi keuangan.
Ia mencontohkan bahwa hampir seluruh transaksi saat ini telah berbasis digital, sehingga sistem konvensional harus segera ditinggalkan.
"Kalau kita lambat beradaptasi, bukan hanya tertinggal tapi bisa terlindas. Oleh karena itu, forum ini harus menjadi kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan digitalisasi dengan serius dan menyeluruh," katanya.
Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, Gusnar menyampaikan bahwa digitalisasi opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mempengaruhi proporsi pendapatan daerah.
"Dengan digitalisasi, distribusi pendapatan dari opsen pajak bisa lebih fleksibel. Tidak hanya 30-30, bisa jadi 60 persen untuk provinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal," katanya pula.
Untuk itu, ia menekankan perlunya perbaikan infrastruktur digital hingga ke wilayah pelosok seperti Kabupaten Pohuwato, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu mengelola sistem digital secara profesional dan aman.
Gusnar menyebutkan bahwa percepatan digitalisasi keuangan daerah dapat terlaksana melalui perbaikan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami sistem dan kerahasiaan digital, serta optimalisasi sistem opsen pajak sesuai regulasi pusat.
Selain itu, diperlukan komitmen bersama untuk memantau indeks digitalisasi sebagai tolok ukur keberhasilan dan untuk memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah berbasis elektronik.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan perbankan untuk berdiskusi lebih lanjut demi pemanfaatan digitalisasi yang maksimal bagi peningkatan pendapatan dan belanja daerah.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
