KASUS kecurangan dari tahun ke tahun masih mewarnai penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Modusnya pun semakin canggih. Dahulu, kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) diwarnai aksi perjokian dan kebocoran soal.
Kini, di era teknologi, para pelaku menggunakan peralatan digital yang semakin canggih sehingga bisa lolos dari pemeriksaan. Mulai penggunaan kamera kecil di behel gigi hingga dikerjakan secara ”remote”.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 mendapati sedikitnya 14 kasus dugaan kecurangan saat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi nasional berdasarkan tes (UTBK SNBT). Hal ini terjadi pada dua hari pertama pelaksanaan UTBK SNBT, 23-24 April 2025. Tes akan berlangsung hingga 3 Mei 2025.
Di tengah semakin ketatnya persaingan masuk PTN, kecurangan akan selalu terjadi. Masih ada persepsi di sebagian besar orangtua dan lulusan SMA/SMK bahwa kuliah di PTN itu jaminan mutu. Biaya kuliah lebih terjangkau, pemerintah juga mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa dari kelompok ini sehingga memperluas akses untuk masuk PTN.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB Eduart Wolok mengatakan UTBK SNBT adalah seleksi berbasis tes yang memungkinkan siswa tingkat akhir sekolah menengah atas (SMA) memilih perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa terikat wilayah domisili. Calon mahasiswa juga bisa mengikuti tes secara fleksibel dengan memilih lokasi tes yang sesuai. Calon mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta UTBK selanjutnya akan mengikuti tes sesuai lokasi dan jadwal masing-masing antara 23 April hingga 3 Mei 2025.
Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggunakan teknologi jumper signal sebagai upaya mencegah kecurangan saat pelaksanaan UTBK SNBT 2025. Ini adalah teknologi yang berfungsi memutus jaringan dan komunikasi. Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menyebutkan penggunaan jumper signal dalam ruangan ujian agar para peserta seleksi tidak bisa berkomunikasi atau meminta bantuan dari luar saat mengerjakan ujian UTBK dan SNBT.
Kita berharap dalam jangka panjang, pencegahan juga harus dilakukan mulai dari hulu, terutama di sekolah yang sering kali masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai tolok ukur kualitas sekolah. Karena itu, peran negara juga penting untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan setiap warga negara berhak dan dapat mengakses pendidikan tinggi dan menghindari praktik-praktik kecurangan terjadi kembali.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
