Logo

Komisi B DPRD Palopo Kecewa, Raker dengan Dinas PUPR Gagal Akibat Ketidaksiapan Data

PALOPO -- Rapat kerja (Raker) awal tahun antara Komisi B DPRD Kota Palopo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/2/2025) terpaksa ditunda.

Penyebabnya, perwakilan Dinas PUPR yang hadir dalam rapat tidak membawa data yang diperlukan untuk pembahasan, sehingga diskusi yang direncanakan tidak bisa berjalan efektif.

Selain itu, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR, Harianto, beserta dua kepala bidangnya semakin menghambat jalannya pertemuan. Sekretaris Dinas PUPR, Ibnu Rus, yang mewakili instansi tersebut, tidak dapat menyajikan dokumen penting yang dibutuhkan dalam rapat.

Akibatnya, Komisi B DPRD Palopo memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang raker tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Palopo, Siliwadi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidaksiapan Dinas PUPR.

Menurutnya, rapat ini memiliki agenda penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga seharusnya pihak terkait lebih profesional dalam mempersiapkan data yang dibutuhkan.

“Seharusnya teman-teman di Dinas PUPR tidak boleh main-main soal data. Hari ini kita ingin membahas persoalan rakyat, namun apa yang bisa dibahas kalau datanya tidak ada? Semoga ke depan hal-hal seperti ini dapat diperhatikan dengan baik,” ujar Siliwadi yang didampingi anggota Komisi B lainnya, yakni Cendrana Saputra Martani, Chairil Natsir, Chandra Ishak, dan Awaluddin Saruman.

Setelah raker ditunda, Cendrana Saputra Martani meminta agar Dinas PUPR segera menyiapkan data terkait site plan tata ruang di wilayah pesisir untuk dibahas dalam pertemuan mendatang.

Sementara itu, Chandra Ishak, menyoroti masih banyaknya jalan berlubang di Kota Palopo yang membutuhkan perhatian serius dari Dinas PUPR. Ia berharap masalah infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas utama yang segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya penundaan ini, Komisi B DPRD Palopo berharap raker selanjutnya dapat berlangsung lebih efektif dengan kehadiran pejabat terkait serta data yang lengkap agar solusi konkret dapat segera dirumuskan demi kepentingan masyarakat Palopo.