MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman yang mewakili Gubernur, para Sekda provinsi, bupati, dan wakil bupati dari seluruh wilayah Sulawesi.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan dinamika di lapangan, khususnya terkait penyesuaian dana transfer pusat ke daerah, realisasi APBD, serta program pembangunan prioritas.
“Ini adalah konsolidasi bersama pemerintah daerah se-Sulawesi. Kami hadir mencatat harapan dan aspirasi dari kepala daerah karena pasti ada dinamika terkait penyesuaian dana transfer dan program-program pembangunan prioritas lainnya,” kata Bima.
Ia juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Menurutnya, meski perekonomian nasional tumbuh 5,12%, masih banyak tantangan besar di tingkat daerah.
Bima memaparkan bahwa realisasi pendapatan APBD rata-rata nasional baru mencapai 63%, sementara belanja daerah masih tertahan di angka yang lebih rendah. Sulawesi Selatan sendiri berada di 10 besar nasional dengan realisasi belanja sebesar 52%.
“Oleh karena itu, saya akan memaparkan empat langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Empat langkah tersebut meliputi:
1. Percepatan realisasi APBD,
2. Inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat,
3. Pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN), dan
4. Mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
Rakor tersebut juga menyoroti penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan TKD sekitar Rp43 triliun untuk mempercepat pembangunan daerah.
Usai pengarahan Bima, Munafri bersama sejumlah kepala daerah menyampaikan tantangan dan harapan Pemerintah Kota Makassar yang kemudian menjadi catatan penting bagi pihak Kemendagri.
Munafri mengungkapkan tantangan internal terkait rotasi dan penempatan aparatur. Menurutnya, perubahan target pembangunan membutuhkan SDM yang cakap dan kompeten, namun kewenangan kepala daerah dalam penataan jabatan masih terbatas.
Selain itu, ia menyoroti perlunya sinkronisasi perizinan lintas pihak. Meski pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan, kata Munafri, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah.
“Menyangkut masalah perizinan dan sebagainya, ini belum sepenuhnya ada di kita. Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana,” jelasnya.
Munafri juga mengusulkan agar Kemendagri membentuk task force khusus untuk menjembatani komunikasi daerah dengan kementerian teknis. Menurutnya, selama ini akses langsung ke tingkat menteri sulit dilakukan karena jumlah kepala daerah yang sangat banyak.
“Kadang kalau hanya sampai ke dirjen, keputusan strategis tidak bisa kita bawa pulang. Karena itu, perlu ada penghubung resmi yang bisa mempercepat respons kementerian,” tutupnya.
