Makassar - Dana Desa, program strategis nasional yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat untuk desa di seluruh Indonesia, telah memberikan dampak signifikan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada tahun 2023, dana sebesar Rp2 triliun dialokasikan untuk Sulsel, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan realisasi dana desa terbesar.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, ketika ia membuka Workshop Regional Pengawasan Kolaboratif Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Sulsel, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis, 26 Oktober 2023.
Dalam pidatonya, Bahtiar menggarisbawahi tujuan utama Dana Desa, yaitu memberikan manfaat bagi desa dan masyarakatnya. Dia menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang bijak, mengingat sumber daya yang terbatas.
Pemerintah desa diharapkan untuk fokus pada usaha produktif yang berlandaskan pada potensi dan keahlian masyarakat, seperti sektor perikanan, peternakan, dan pertanian. Panduan yang jelas telah disediakan untuk memandu penggunaan dana tersebut.
"Prioritas harus diberikan pada program-program yang produktif dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa," kata Bahtiar.
Bahtiar juga menekankan pentingnya hasil yang nyata dari alokasi dana desa. Keberhasilan cerita-cerita inspiratif yang ada harus diangkat dan diumumkan agar dapat menjadi contoh positif.
"Dana desa telah berhasil mengubah citra desa menjadi lebih cerah dan bahagia, serta membawa senyuman dan semangat kepada warga desa," ujarnya.
Selain itu, Bahtiar mengingatkan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam mencegah migrasi penduduk dari desa ke kota.
Ia memberi contoh dari pengalaman Jepang, di mana 90 persen penduduknya tinggal di perkotaan, sedangkan hanya 10 persen yang tinggal di desa.
Kondisi serupa, yaitu migrasi ke kota, terjadi secara umum karena perkembangan industri dan merupakan fenomena global.
"Dana Desa merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mencegah migrasi penduduk ke kota. Oleh karena itu, desa harus menciptakan kondisi yang membuat penduduk betah tinggal di sana. Kehidupan yang lebih baik di desa adalah tujuan utama Dana Desa," tambahnya.
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPK RI, Wasis Prabowo, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Zet Tadung Allo.
Sebanyak 150 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk inspektur daerah, kepala BKAD, kepala BPMD, perwakilan camat, dan kepala desa dari seluruh Sulsel, turut serta dalam acara ini.
Bahtiar menyatakan keyakinannya bahwa semua peserta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan Sulsel.
Ia meyakini bahwa perkembangan desa di Sulsel akan membawa dampak positif pada kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
Workshop ini dianggap memiliki makna yang sangat penting dalam konteks pengelolaan negara dan pembangunan daerah di Sulsel. Ini merupakan upaya untuk mendorong seluruh komponen desa dalam mencapai tujuan program-program pembangunan desa.
"Hari ini, kita sedang berupaya untuk meningkatkan tata kelola Dana Desa kita. Kita berkolaborasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa," pungkasnya.
Pada akhir pidatonya, Bahtiar juga mengakui bahwa meskipun pencapaian Dana Desa di Sulsel sudah cukup baik, masih diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan, administrasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
Selain itu, upaya preventif harus dilakukan untuk menghindari potensi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
_10.png)
_9.png)
_5.png)
_6.png)
_9.png)
_8.png)
_3.png)