Menkominfo: Pemerintah Perkuat Literasi dan Awasi Platform Keuangan Digital

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus pengawasan terhadap platform keuangan digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan ekosistem dan investasi di sektor keuangan digital.

“Langkah-langkah menyokong sektor investasi digital akan dilakukan Kominfo sebagai leading sector dalam memandu agenda transformasi digital Indonesia,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

Salah satu langkah yang dilaksanakan Kementerian Kominfo, kata Johnny, adalah program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan literasi masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal. Kementerian Kominfo, katanya, berusaha memberikan perhatian khusus mendorong UMKM dan ultra mikro nasional untuk go digital onboarding.

Mengutip hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2021 yang dilakukan OJK, Johnny menyatakan Indeks Literasi Keuangan Nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Tahun 2013 yang lalu berada pada presentasi sekitar 21,8. Kemudian, jumlah itu mengalami menjadi 29,7% di tahun 2016 dan terus meningkat di tahun 2019 mencapai 38,3%. Pada tahun 2013, khusus Indeks Literasi Sektor Pasar Modal masih di sekitar 3,79%, Di tahun 2016 4,4%, sedangkan 2019 meningkat sebesar 4,92%,” tuturnya.

Dengan tren yang terus positif, Johnny berharap Indonesia terus meningkatkan angka literasi keuangan, pemanfaatan financial technology (fintech) dan memberikan akses lebih luas bagi siapa pun untuk melakukan investasi. GNLD, kata dia, juga ditujukan untuk memampukan masyarakat mencerna informasi yang ada di internet termasuk memilih platform fintech yang tepat untuk berinvestasi.

Pada tahun 2022, program GNLD menargetkan dapat melakukan literasi sekitar 5,5 juta peserta. Sebelumnya, di tahun 2021, Kementerian Kominfo berhasil menjaring sebanyak 12,5 juta peserta dalam program yang sama.

“Kami berharap, di tahun 2024 sudah dapat menjangkau 50 juta masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Ini juga menjadi potensi investor pasar modal yang besar,” harap Johnny.

Melalui program GNLD, Johnny menjelaskan tema investasi digital dan pengenalan dunia fintech juga akan dikenalkan secara konkret. Menurutnya hal itu penting dilakukan bertepatan dengan upaya penanganan perkembangan platform fintech yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Secara konkret dengan tema antara lain meliputi pengenalan dunia non-fungible token dan blockchain yang dilakukan di tahun ini. Belajar investasi menggunakan platform digital, aman dan nyaman berinvestasi digital, serta berantas fintech palsu dan ilegal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnny juga menyatakan pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia digital tahun 2021-2024 sebagai pedoman transformasi digital bangsa Indonesia. Peta jalan itu terbagi dalam empat sektor yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Dalam keempat peta jalan ini, terdapat 100 inisiatif pertama yang dilaksanakan di 10 sektor prioritas termasuk sektor jasa keuangan. Beberapa contoh inisiatif utama pada sektor jasa keuangan seperti misalnya memperluas program pengembangan perusahaan rintisan lokal, membangun instrumen pendanaan berbasis joint venture bagi UMKM, ultra mikro, dan perusahaan-perusahaan rintisan serta menerapkan sistem skor kredit nasional untuk meningkatkan akses kredit khususnya pembiayaan adopsi teknologi digital.

Menurut Johnny, UMKM memiliki potensi yang besar untuk mengambil bagian dalam aktivitas pasar modal.

“UMKM menjadi penopang 60% dari GDP nasional, jadi lewat program ini kami, Kominfo, akan membekali mereka dengan peningkatan kapasitas kemampuan dan kinerja,” kata Johnny. (*)

Sumber: Beritasatu