MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar mulai menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait efisiensi anggaran.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan, perintah efisiensi itu wajib untuk dilaksanakan.
Menurutnya, efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sejak awal tahun lalu.
Utamanya terkait efisiensi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), sewa ruangan atau tempat untuk kegiatan rapat atau pertemuan, serta hal lain yang dianggap tidak terlalu prioritas.
“Khusus untuk perjalanan dinas, kita sudah melakukan pemangkasan sampai 50 persen,” ungkap lelaki yang akrab disapa Zul,kemarin.
Ke depan, Pemkot Makassar akan banyak menggunakan fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kegiatan.
Kegiatan yang biasanya dilaksanakan di hotel akan dimaksimalkan di kantor pemerintahan.
“Pada dasarnya kita sudah lakukan itu saat penyusunan APBD Pokok 2025, tapi kita tetap tindak lanjuti (efisiensi). Kita akan buat postur APBD lebih efisien,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Penjabat Sekretaris Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan mengatakan, Pemkot Makassar sudah melakukan efisiensi anggaran sejak lama, jauh sebelum adanya instruksi ini.
Pada Januari lalu kata Irwan, Pemkot Makassar melakukan revisi anggaran.
“Sebenarnya efisiensi sudah kita lakukan. Perjalanan dinas kita kurangi, termasuk perjalanan luar negeri,” ucap Irwan Adnan.
Kendati begitu, Pemkot Makassar tetap akan menindaklanjuti perintah efisiensi tersebut.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPS) akan melihat kembali pos anggaran yang bisa diminimalisir.Apalagi pada Februari ini tentu masih banyak program yang belum berjalan.Sehingga akan mudah untuk melakukan penghematan belanja.
“Kita tindak lanjuti dengan pengeluaran yantbtidak perlu. Kita akan rapat bersama TAPD,” ucap Irwan.
Selain itu, Pemkot juga akan melakukan penyesuaian program usai pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Pemkot Makassar akan melakukan revisi rencana kerja pemeritahan daerah (RKPD) 2025.
“Sudah ada edaran perubahan RKPD, jadi setelah pelantikan kita akan melakukan penyesuaian program waki kota baru,” tuturnya.
Diketahui, nilai APBD Kota Makassar sebesar Rp5,7 triliun untuk belanja, dan Rp5,4 triliun pendapatan.Terdapat defisit Rp300 miliar pada APBD Pemkot Makassar.
Defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp300 miliar.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
