PALOPO- Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Palopo 2024 telah diserahkan Pemkot Palopo ke DPRD, Senin (13/11/2023), untuk dibahas dan ditetapkan. Sebelum ketuk palu, DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD pokok 2024. Sidang tersebut, dipimpin Ketua DPRD, Dr Hj Nurhaenih S.Kep M.Kes, didampingi Wakil Ketua 1, Abdul Salam SH, dan Wakil Ketua 2, Irvan ST.
Fraksi Demokrat melalui juru-bicaranya Cendrana Saputra Martani (CSM), menyampaikan 6 poin penting yang menjadi catatan khusus Fraksi Demokrat. Pertama, mereka menyarankan Pemkot Palopo mengedepankan belanja bantuan sosial dan kebutuhan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Kedua, papar CSM--, sapaan akrab Cendrana Saputra Martani, Fraksi Demokrat menyarankan Pemkot Palopo menjadikan skala prioritas kegiatan normalisasi dan pembuatan tanggul sungai yang selama ini mengancam warga pada saat musim hujan, termasuk melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan drainase.
Berikutnya poin yang ketiga, terkait tingginya belanja pegawai di APBD membuat perlunya Pj Walikota melakukan perampingan OPD tuk meminimalisir tingginya belanja pegawai, lalu yang keempat meminta Pj Walikota menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN Palopo yang sempat dipangkas 30% pada masa Covid-19.
"Kemudian poin yang kelima, kami mengharapkan Pemkot Palopo memperhatikan muara Sungai Amasangan/Salotellue yang kerap menjadi penyebab banjir di Palopo. Pokok-pokok pandangan ini, sebagian besar kami peroleh saat temu konstituen saat masa reses berlangsung," tukas CSM.
Terakhir poin ke-6, Fraksi Demokrat juga mengusulkan kenaikan insentif/upah kerja tenaga Non-ASN (honorer) staf tenaga teknis administrasi jajaran Pemkot Palopo untuk diprioritaskan di APBD 2024.
Sementara, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya menguraikan kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
"Penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan Rp18 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar, sehingga pembiayaan netto Ranperda APBD 2024 terdapat selisih Rp15,05 miliar yang akan menutupi defisit belanja APBD," terang Asrul Sani.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
_5.png)
_5.png)
_9.png)
_6.png)
_9.png)
_8.png)
_3.png)