INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Polisi Daerah (Polda) Sulsel akan mengumumkan tersangka kasus korupsi proyek RS Batua Makassar. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara, Kamis 29 Juli 2021.
Polda Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek RS Batua Makassar. Penetapan tersangka setelah gelar perkara, Kamis sore (29/7/2021).
Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli. Ia mengatakan telah mengantongi nama atas dugaan kasus korupsi rumah sakit yang terletak di Jalan Abd Dg Sirua.
"Iya sudah ada tersangka. Senin kita rilis," singkat Fadli, Kamis (29/7).
Diketahui RS yang berlokasi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini dibangun dengan anggaran senilai Rp25,5 miliar bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018.
Proyek ini dikerjakan PT Sultana Nugraha. Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan pengelola pagu anggaran. Polisi juga telah menaikan status itu dari penyelidikan ke penyidikan.
Polisi telah memeriksa pihak Dinkes Kota Makassar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak rekanan, sebagai pihak yang terlibat dan mengetahui jalannya proyek itu.
Proyek RS Batua Makassar telah diaudit BPK RI sejak Januari 2021. Sebelumnya Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel menyatakan banyak kejanggalan dalam proyek RS Batua Makassar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian terhadap proyek RS Batua Makassar yang mangkrak sejak dua tahun. Berikut ini fakta fakta RS Batua yang membuat KPK turut atensi.
1. RS Batua digulirkan tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp25 miliar.
2. Tahun 2019 proyek ini mangkrak setelah pada Desember 2018 anggaran tahap pertama dicairkan.
3. Sejumlah pihak telah diperiksa oleh Polda Sulsel terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
4. Penyelidikan hampir setahun lebih di Polda Sulsel belum menunjukkan perkembangan berarti.
5. Desember 2020 KPK meninjau lokasi RS Batua di Jalan Abdullah dg Sirua dan menemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian konstruksi.
6. Tiga pekan setelah kedatangan KPK, Polda Sulsel meninjau lokasi dan turut menemukan ketimpangan dalam konstruksi bangunan. (*)
_10.png)
_9.png)
_5.png)
_6.png)
_9.png)
_8.png)
_3.png)