_12.png)
MAKASSAR -- Penjabat Walikota Palopo Asrul Sani menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelanggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/6/2024).
Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelanggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Dipimpin langsung oleh Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Pada kegiatan itu, sejumlah tokoh nasional hadiri seperti Mendagri-RI Tito Karnavian. Lalu Ketua KPU-RI, Hasyim Asy'ari. Kabaharkam Polri, Komjen. Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, dan Pangkogabwilham, Marsdya TNI. M Khairil Lubis.
Jajaran Penjabat Gubernur dan Kepala Daerah, Kalimantan Sulawesi dan Maluku, beserta Jajaran Forkopimda.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terimakasih atas terselenggaranya rapat koordinasi persiapan Pilkada tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, mengatakan bahwa persiapan penuntasan transfer dana pilkada terus berproses untuk diselesaikan.
Namun kata dia, saat ini pemerintah kabupaten dan Kota masih menunggu dana transfer dari Pemprov Sulsel kemudian akan ditransfer pada masing-masing penyelenggara Pilkada di kabupaten dan Kota di Sulsel.
Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan, dalam pilkada 2024 ini sinergi TNI-Polri dalam menjaga netralitas.
Sinergi semua unsur Gakkumdu Pemilu juga menjadi bekal untuk mengawal pilkada serentak yang akan terlaksana tahun ini.
Ia menyampaikan, stabilitas keamanan yang dapat berdampak pada kemanan nasional, 2024 ini merupakan puncak pelaksanaan pemilu terbanyak sepanjang sejarah. Tidak menutup kemungkinan potensi kisruh pada tingkatan sosial untuk memenangkan calon dan jagoan masing-masing.
"Sehingga langkah strategis mesti disiapkan antara pemerintah dan penyelenggara pilkada, " tuturnya saat memberikan sambutan di rapat koordinasi itu, Rabu (26/6/2024).
Ia menegaskan, stabilitas Hukum, Keamanan dan Politik harus menjadi perhatian penting. Sejumlah hal penting juga dipaparkannya untuk mulai dari Pembentukan Ad hoc, sampai jaminan hak pilih masyarakat.
