MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi jajaran Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar pada Rabu (9/07/2025).
Pertemuan berlangsung hangat di Ruang Wakil Wali Kota, Lantai 2 Balai Kota Makassar, sebagai ajang silaturahmi dan penjajakan kerja sama strategis di bidang keagamaan dan pemberdayaan perempuan.
Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, antara lain:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dr. H. Fathur Rahim, ST., MT,
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Moh. Syarief, S.STP., M.Si, dan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes.
Dari pihak Muslimat NU hadir Ketua DPC, Hj. Husnah, Sekretaris Hasnah, Wakil Sekretaris Hj. Tenri Sangiang dan Hernawati, serta perwakilan Bidang Pendidikan Hj. Supianah.
Dalam audiensi ini, Muslimat NU memaparkan sejumlah program kerja yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kegiatan keagamaan. Mereka berharap dapat menjalin kolaborasi lebih luas dengan Pemerintah Kota Makassar guna memperkuat dampak program hingga ke akar rumput masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya atas semangat kolaborasi Muslimat NU. Ia menyambut baik ajakan kerja sama yang sejalan dengan visi Pemerintah Kota dalam membangun masyarakat religius dan inklusif.
“Senang bisa bersilaturahmi dengan para pengurus Muslimat NU yang diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Pemerintah Kota sangat terbuka untuk berkolaborasi, terutama dalam program keagamaan dan pemberdayaan perempuan. Saya berharap komunikasi ini terus berlanjut dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas SKPD,” ungkap Aliyah.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, moral, dan etika sejak dini dalam membentuk karakter generasi muda.
Kepala Dinas P3A, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, turut menyampaikan bahwa DP3A aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat, guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi, salah satunya melalui pendekatan kolaboratif dengan organisasi sosial-keagamaan,” jelas Ita.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan berbasis keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan religius.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
